Mengulas Indonesia Timur sebagai Konstruksi Batas dan Persepsi Pembangunan

Photo by Carles Rabada on Unsplash

Pertanyaan utama artikel ini sangat sederhana: apa yang sebenarnya membedakan Indonesia Timur dengan daerah lainnya? Mengapa ada distingsi seperti itu? Apa saja kategori yang digunakan untuk menciptakan batas-batasnya? Penulis dalam hal ini dengan runut memberikan fakta sejarah sejak masa kolonial hingga modern, dan aspek-aspek detail yang menunjukkan bahwa negeri ini sudah melakukannya dalam berbagai bidang studi. Geografi dan biologi melakukannya menggunakan persebaran flora serta fauna. Studi linguistik menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan internal sekaligus menganggapnya sebagai contoh transisi evolusi bahasa. Studi ilmu sosial membuatnya menjadi terlegitimasi, seolah-olah Indonesia Timur bukan lagi abstraksi yang digunakan sebagai pedoman studi wilayah, melainkan hal riil yang memisahkannya dengan wilayah Barat. Meski begitu, sebagaimana dijelaskan juga oleh penulis bahwa, “...tidak ada kesepakatan yang baku mengenai batas Indonesia Timur sebagai wilayah budaya.” Semua penelitian berakhir dengan meraba-raba mana saja pulau yang disebut sebagai Indonesia Timur, garis mana yang harus ditarik dari Utara ke Selatan untuk membedakan Timur dan Barat.

Selain mencoba telaah kajian budaya, Indonesia Timur juga dianggap muncul sebagai hasil dari program pembangunan yang sentralistik. Jawa menjadi pusat kemajuan, dengan populasi yang membludak sehingga harus mengirim beberapa gelombang transmigran selama masa Orde Baru. Orang Jawa dikenal banyak dan hidup di berbagai pelosok Indonesia. Memasuki masa reformasi, Indonesia berusaha untuk menggalakkan pembangunan di daerah, menggunakan konsep otonomi daerah, namun tidak cukup baik karena minimnya modal struktural, yang kemudian berakhir dengan pseudo-autonomy: pemerintah pusat tetap mengambil banyak sumber daya, dan elit lokal yang semakin kaya. Oleh karena itulah, muncul wilayah-wilayah tertinggal yang kemudian diidentifikasi sebagai Indonesia Timur, atau dibayangkan sepertinya. Maraknya pembangunan di Jawa membuat kita lepas mata dari proyek serupa yang digalakkan di daerah lain. 

Di bagian ketiga, sebagai bentuk pendahuluan dari monograf tahunan, penulis menunjukkan isu-isu penting apa saja yang patut diangkat terkait “gerak dan arah pembangunan” di sana. Manusia, kebudayaan dan keanekaragaman identitas menjadi nomor satu, lalu diikuti dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan penataan wilayah yang selalu digunakan sebagai acuan penilaian. Negara, Kebijakan pembangunan dan politik lokal di bagian ketiga diikuti dengan isu pariwisata dan globalisasi sebagai perpaduan yang tidak bisa dipisahkan. Dua kelompok kajian terakhir, konflik dan integrasi dalam pembangunan serta pendidikan kesehatan dan kualitas hidup melengkapi kajian Indonesia Timur sebagai kesatuan yang utuh. Setiap sub-bab menyajikan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang apa yang terjadi di wilayah ini, sekaligus mencoba menjawabnya. 

*****

Penggunaan Indonesia Timur sebagai sebuah diskursus khusus yang tampak abstrak tanpa dasar pasti mengingatkan saya pada sebuah bit dari pertunjukan stand-up comedy Trevor Noah, komedian Afrika Selatan yang kental dengan materi bertopik rasialitas. Ia mengungkapkan keheranannya terhadap bangsa Amerika yang menggunakan berbagai macam nama untuk menyebut warga non-kulit putih. Transmigran atau keturunan Meksiko, disebut sebagai hispanic American, warga keturunan Tionghoa dengan asian American, warga kulit hitam dengan african American, dan warga asli sebagai Indian American. Sebutan itu kemudian diubah sendiri menjadi native American, membuat Trevor Noah bertanya-tanya, “Lalu, kalau mereka memang warga asli, bukankah sebaiknya disebut American saja?” Dengan bit itu, hanya setengah dari audiens yang tertawa, karena memang Trevor Noah mengadakan pertunjukannya di Amerika. 

Meskipun berbeda secara historis dan kultural, penggunaan distingsi dalam relasi horizontal sama-sama bermasalah: keduanya tanpa dasar. Warga Amerika asli Jamaika juga disebut sebagai african American, ketika negeri asalnya berada di Amerika Tengah. Pokoknya berkulit hitam, mungkin itulah yang berada dalam pikiran warga kulit putih. Perspektif serupa juga terjadi di sini, manakala semua yang selain Jawa tampak terbelakang: “Rumah kalian di hutan, kan? Kalau pergi ke sekolah harus menyeberangi sungai dan bukit, lalu satu sekolah hanya ada sedikit siswa.” Media memang membantu perspektif itu berkembang, namun pembangunan sentralistik dan diskriminasi kepada mereka yang berbeda adalah masalah utama.

Selain tanpa dasar, sebutan Indonesia Timur (dalam tafsiran pribadi) adalah bentuk superioritas yang muncul karena kemajuan pembangunan itu. Sebagaimana warga kulit putih yang merasa paling modern dan beradab, Indonesia Timur hadir karena mereka yang modern merasa perlu membuat batas dengan mereka yang dianggap terbelakang. Sayangnya, karena sudah sejak lama digunakan, ia kemudian menyusup dalam diskusi-diskusi ilmiah, hasil-hasil penelitian, seolah-olah penggunaannya adalah hal yang tepat. Di titik ini, saya pribadi berharap paradigma post-modernisme bisa menyingkirkan legitimasi itu, dengan mempertanyakan kebenaran dan kemapanan laku diskriminasi yang berkembang dalam forum akademik. 

*****

Manakala artikel yang diulas di sini menyebut “Indonesia Timur” sebagai bentuk konstruksi batas, saya lebih banyak berharap penggunaannya tidak berada dalam lingkup pergaulan nyata. Akan sangat menyebalkan jika manusia, baik sebagai individu atau komunal, diidentifikasi sebagai kelompok yang tertinggal, sehingga harus mengejar tingkah-laku modern yang berlaku. Meskipun, pada nalurinya, manusia memang memiliki hasrat untuk mengejar modernitas, sebagaimana Tania Li menjelaskan perubahan lahan pertanian dalam masyarakat Lauje. Mereka segera menanam kakao dan menjualnya sebagai bahan dagang, menyambar setiap kesempatan yang ada untuk menjadi lebih berdaya. Namun, tetap saja, sebutan yang mendiskriminasi tetap tidak boleh diterima.

Dalam hal ini, “Indonesia Timur” sudah menjadi diskursus studi yang menarik. Meski penuh dengan pertanyaan serta kekhawatiran-kekhawatiran lain, kajian tentang wilayah khusus ini menjadi jalan bagaimana studi-studi sosial menemukan langkah yang tepat untuk menemukan permasalahan dan memberikan solusi sebagaimana kebutuhan. Indonesia Timur dalam arti positif bisa diandaikan sebagai cara baru kita mengenali mereka yang selama ini dianggap tertinggal: mereka memiliki hasrat dan kebutuhan yang serupa, namun hanya dapat terpuaskan dengan cara yang berbeda. Proses rekognisi dan kategorisasi menjadi penting dan mau tak mau harus dilakukan dengan sangat berhati-hati.

Lalu, ketika Indonesia Timur sudah hadir dalam diskursus itu, pengenalan untuk “Indonesia Barat” juga perlu dilakukan. Benarkah kemajuan dan modernitas yang selama ini mereka nikmati sesuai dengan apa yang dibutuhkan? Apakah kemajuan itu membantu mereka berkembang dan menjadi warga yang lebih beradab sebagaimana tujuan pembangunan? Pertanyaan-pertanyaan serupa hadir kembali dalam bagian ini, untuk menunjukkan bahwa, dalam paradigma pembangunan atau studi sosial, kemajuan yang selama ini diakui bisa jadi tak membantu sama sekali. Apakah kemajuan itu dibagikan secara merata? Untuk apa kita membagi diri menjadi Timur dan Barat, manakala klaim kemajuan yang kita alami sendiri tidak terbukti. Konstruksi batas yang terjadi untuk Indonesia Timur, bisa juga dibangun untuk kalangan sendiri. Namun, tentu saja dengan dasar yang pasti, dan dengan tujuan bukan hanya untuk mengenali, namun mengupayakan adanya kesetaraan pembangunan dengan cara yang dikehendaki oleh pihak masing-masing. 

(Artikel yang diulas berjudul "Indonesia Timur": Konstruksi Batas dan Persepsi Pembangunan, ditulis oleh Nindyo Budi Kumoro sebagai pendahuluan untuk monograf Menaksir Gerak dan Arah Pembangunan Indonesia Timur, diterbitkan oleh Program Studi Antropologi UB pada 2019)