Antropologi Mengajarkan Saya untuk Memberontak

Photo by Outlaw Masks on Unsplash

Saya mengalami gejolak batin dalam masa-masa Pilgub 2017.

Pasca Basuki Tjahaja Purnama a.k.a Ahok memberikan statement yang kontroversial di Kepulauan Seribu, gelombang demonstrasi menyebar ke seluruh Pulau Jawa. Ajang pemilihan gubernur yang akan mempertemukan Ahok melawan Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan sebelumnya seolah-olah menjadi ladang jihad bagi banyak umat muslim. Melawan gubernur petahana itu bisa dalam banyak cara, salah satunya menggalang suara untuk Anies, lawannya.

Namun, kasus itu hanya minyak tanah. Bara apinya sudah ada sejak Ahok menjabat sebagai gubernur setelah ditinggalkan Joko Widodo, pasangannya sekaligus wali kota, mendaftar sebagai capres lalu terpilih tiga tahun sebelumnya. Tak pelak, banyak warga yang tidak menyukainya karena perbedaan agama. Dalam Islam, tidak diperkenankan seorang non-muslim menjadi seorang pemimpin. Meskipun Indonesia bukan negara agama, ayat itu menjadi dalil yang tetap dipegang teguh.

Aksi penolakan itu, tak hanya tertampung di Jakarta. Ia juga sampai di Madura, tempat saya mondok selama SMA.

*****

Tahun 2017 adalah tahun terakhir saya di SMA. Sejak 2016, saya menyandang gelar niha’ie, artinya kelas akhir. Di masa itu, kami memiliki tugas lebih banyak daripada santri-santri lain. Tak hanya mengaji, kami juga disiapkan untuk terjun dan mengabdi di tengah-tengah masyarakat: memberikan khutbah dalam bahasa Arab, praktik mengajar, mempelajari ilmu agama secara lebih mendalam, dan yang terpenting, menyiapkan hafalan untuk wisuda al-Qur’an.

Hingga akhirnya konflik itu muncul. Videonya tersebar di gawai milik ustadz-ustadz kami. Beritanya muncul di koran yang kami langgani setiap pagi. Perdebatan demi perdebatan datang dan pergi. Setiap santri berusaha memberikan argumen yang kuat, seolah-olah mereka ada di tempat kejadian dan merasakan amarah yang sama. Tidak hanya di kalangan santri, muallim (pengurus), dan ustadz, fenomena ini muncul juga di tingkat Majelis Kyai, pemimpin tertinggi dalam struktur pesantren.

Pada akhirnya, kami se-pesantren setuju untuk mendukung Anies dalam pemilihan gubernur itu. Kami memang tidak berada di Jakarta dan memiliki KTP sebagai warga ibukota, namun Kyai mengamanati para alumni pesantren untuk melakukan hal yang sama. Kami para santri hanya bisa berdoa, dan itulah yang kami usahakan: menambah dzikir di setiap sholat, membaca surat Yasin sebelum subuh, dan mengkhatamkan al-Qur’an setiap malam. 

Lalu, pertanyaan itu muncul: mengapa kami getol sekali menolak Ahok sebagai Gubernur Jakarta? Apa dampaknya kepada kami yang bukan warga Jakarta? Apakah segitu buruknya jika seorang non-muslim menjadi Gubernur Jakarta?

Tidak. Bukan hanya itu. Logika kami (dan sebagian umat Islam yang menentangnya) pada saat itu tidak hanya bagaimana jika ia menjadi Gubernur Jakarta. Lihatlah Jokowi. Setelah ia mendapatkan kursi Gubernur, ia melenggang dengan mudah menjadi RI-1. Bagaimana jika Ahok melakukan hal yang serupa? Bagaimana jika akhirnya ia juga menjadi pemimpin tertinggi negara ini? Maka muncullah ayat itu. Ayat yang menjadi dalil, bahwa tidak boleh seorang non-muslim menjadi pemimpin. Apalagi di negara yang mayoritas Islam. Jangan. Pokoknya jangan. 

Berbeda dengan keadaan di pesantren, rumah saya mendukung dengan penuh majunya Ahok dalam pilgub itu. Terutama ibu dan kakak-kakak perempuan, seolah-olah mereka mendaftar sebagai relawan dan nantinya akan mendapatkan sertifikat tanda terimakasih. Tak ada bedanya dengan para santri dan teman-teman saya di pesantren, mereka juga memberikan argumen, menyajikan fakta, dan membangun opini. Perdebatan mereka tanpa lawan. Mereka saling mendukung seolah-olah berdebat dengan angin kencang. Rumah saya berubah, dari tempat tinggal yang damai, menjadi panggung acara TV yang ratingnya buruk. 

*****

Saya mendaftar di prodi antropologi dua tahun kemudian.

Karena tidak diperbolehkan mengambil jurusan geografi di UGM, saya dipersilahkan memilih prodi apa pun asal tersedia di Universitas Brawijaya. Pilihan pertama saya jatuh pada antropologi, studi yang tidak saya kenali sama sekali, dan langsung diterima karena peminatnya yang rendah di tahun itu. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya, angkatan kami hanya setengah dari yang lain. Seolah-olah antropologi membuka lebar-lebar gerbangnya, tanpa tiket masuk sekalipun.

Dan di antropologi, saya belajar banyak hal buruk: bahwa manusia menciptakan banyak kerusakan pada lingkungan, bahwa pemerintah di mana pun itu hanya dibentuk atas dasar kepentingan, bahwa masyarakat yang tidak lagi terikat dengan budayanya menjadi masalah dan problem utama modernitas. Antropologi memberitahu saya asal-usul manusia, dan bagaimana dinamikanya menciptakan ilusi sepanjang zaman.

Dengan bantuan antropologi, saya menelaah fenomena sehari-hari. Di semester kedua tahun pertama, dosen memberikan saya teori dan paradigma hebat yang berkembang di masa lalu. Di awal tahun kedua, pembelajaran paradigma itu berlanjut hingga masa modern. Dari situlah saya belajar bahwa setiap kejadian bisa dijelaskan dalam berbagai sudut pandang, sesuai dengan latar belakang dan solusi apa yang diharapkan.

Antropologi juga membawa saya pada kebobrokan pemerintah. Bahwa sistem yang ada musti dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip kedaerahan. Munculnya negara-bangsa memang bagian dari globalisasi, namun penghormatan terhadap kelompok minoritas dan terpinggirkan menjadi isu yang saya senangi. Sampai sekarang saya masih tidak bisa membayangkan bagaimana saya menjadi bagian kelompok yang rentan itu. Privilege yang saya dapatkan sejak lahir begitu sempurna: laki-laki, dengan preferensi seksual yang normal di mata masyarakat, beragama sama dengan mayoritas, pendidikan formal yang lancar sejak kecil hingga kuliah, dan harta benda yang cukup. Antropologi mengajarkan saya untuk bersyukur, sembari melihat kelompok lain yang berbeda.

Lalu, apa relasi antropologi dengan ajang Pilgub 2017 dan kontroversi Ahok di masa-masa itu?

*****

Tidak banyak. Saya hanya ingin menulis kenangan itu sebagai masa-masa di mana saya memilih antropologi sebagai studi saya selanjutnya secara acak, tanpa berpikir panjang, tanpa riset sebelumnya. Lihatlah, betapa bodohnya saya ketika itu. Sama dengan sebagian masyarakat yang akhirnya terpolarisasi hingga kini dan kecewa manakala perseteruan itu berakhir dengan masuknya Prabowo dalam jajaran menteri di kabinet Jokowi. Saya tidak spesial. Saya sama seperti masyarakat. Saya hanyalah sebutir pasir yang ditipu oleh angin politik, dan angin-angin lainnya.

Namun, saya bertekad untuk belajar. Cita-cita saya untuk menjadi ilmuwan mungkin akan bergeser sedikit. Saya tidak berada dalam laboratorium dengan jas putih panjang, namun dengan pakaian kasual atau kemeja, berputar-putar antara kantor dan lapangan. Saya akan lulus sebagai antropolog, mengajar sebagian ilmu yang saya miliki, lalu pergi ke tengah-tengah masyarakat dan hidup bersama mereka dalam misi penelitian. Sampai saat ini, itulah bayangan saya ke depan. 

Kalau pun akhirnya angin politik membuat bayangan itu berubah, saya berharap hanya bergeser sedikit, tidak banyak. Karena antropologi lah yang membuat saya termotivasi untuk memberontak. Bagaimana tidak?