Pariwisata di Botswana, yang Tidak Juga Memihak Rakyat Kecil

Permasalahan dimulai dari argumen sederhana tentang munculnya wisatawan asing, namun tidak resmi dan lebih banyak menghabiskan waktu di alam liar, mengunjungi lokasi-lokasi pariwisata dengan modal seadanya. Dalam ilmu pariwisata, mereka disebut backpacker, orang-orang bermodal ransel di punggung dan uang seadanya. Dalam berbagai kajian, mereka diklasifikasikan sebagai orang-orang yang mencari tantangan dan petualangan, alih-alih mengikuti tur resmi pariwisata yang disediakan oleh penyedia jasa. Namun, karena sumbangsihnya yang kecil terhadap keuangan negara dan perannya yang cukup besar dalam meningkatkan kerentanan lingkungan, pemerintah Botswana bergeming. Negara yang berada di bagian Selatan Afrika ini merumuskan kebijakan pariwisata pada tahun 1990.

Pada intinya, pemerintah hendak mengatur jumlah wisatawan bebas seperti backpacker dan meningkatkan wisatawan resmi. Wisata alam, yang menyajikan pemandangan dan tontonan hewan liar menjadi salah satu kekuatan utama pariwisata. Kebijakan ini bermula dari niat yang cukup baik: meningkatkan perekonomian lokal dan memastikan pariwisata dijalankan melalui cara yang sesuai dengan ekologi berkelanjutan, tidak merusak alam. Namun, karena adopsinya yang tidak menyertakan masyarakat lokal sebagai ujung tombak pelayanan pariwisata, kebijakan itu tidak berjalan. Peningkatan wisatawan resmi mungkin naik, namun angka backpacker juga meningkat. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga wisata alam untuk menekan angka backpacker ternyata gagal.

Lagipula, pemerintah melalui kebijakan pariwisata tidak sepenuhny mendukung masyarakat lokal. Mereka dapat menggunakan lahan secara bebas, namun hal itu malah memicu konflik horizontal. Dalam industri pariwisata, perusahaan asal luar negeri lebih banyak berpartisipasi, perusahaan lokal kadang berbagi kepemilikan saham, atau masyarakat lokal menduduki posisi yang rendah dalam struktural perusahaan. Dua peneliti, Mbaiwa dan Darkoh, menjelaskan berbagai kompleksitas pariwisata dalam beberapa dampak yang muncul akibat kebijakan:

1. Dampak Sosio-Kultural. Selain wisata alam, masih banyak potensi lain yang dapat dikembangkan oleh pemrintah. Tim peneliti melihat bahwa subjek pariwisata urban tidak mendapat banyak dukungan: museum, pertunjukan seni, festival musik, atau bentuk lain wisata perkotaan. Positifnya, kebijakan itu meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat meskipun masih minim, dan memberi akses kepada lahan-lahan wisata untuk kegiatan masyarakat lokal. Negatifnya, munculnya rasisme, prostitusi di hotel atau penginapan, dan budaya lokal yang tergantikan. Perubahan secara sosial juga muncul dalam sistem nilai, gaya hidup tradisional, hubungan keluarga, kebiasaan individual, dan struktur komunitas.
2. Dampak Lingkungan. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, upaya untuk menekan jumlah backapacker dan camper dengan meningkatkan biaya malah gagal. Hasilnya malah berkebalikan dari ekspektasi: overcrowd, wisatawan membludak dan memenuhi objek wisata. Selain itu, pembuangan limbah padat maupun cair bisa mempengaruhi lingkungan yang sudah rentan. Kebijakan menjadi tidak efektif, perencanaan dan pengawasan pariwisata berkurang.

Apakah kebijakan pariwisata pemerintah Botswana yang terbit pada 1990 ini gagal? Tidak sepenuhnya. Jumlah wisatawan memang terlihat stagnan, namun selalu ada perbaikan dalam pelayanan dan diversifitas sumber pendapatan masyarakat lokal. Namun, pertanyaan yang lebih tepat adalah sudahkah kebijakan ini tepat sasaran? Apakah kebijakan ini sesuai dengan niat awal untuk menyejahterakan kelompok atau komunitas lokal? Fakta berkata lain. Pemerintah memperkaya diri dengan menjadikan modal asing sebagai alur investasi utama, mengalahkan entrepreneurship lokal yang coba dikembangkan.