Indigenous Governance by Pat O'Malley: A Personal Review

Studi pemerintahan secara umum berfokus pada kondisi masyarakat, ekonomi dan keluarga, problematika dan solusinya, dampak yang dihasilkan perencanaan di masa lalu, hingga improvisasi yang dilakukan ke depannya. Artikel ini mencoba untuk mengkaji, bagaimana pendekatan mentality of rule berhasil dilakukan dalam masyarakat Aborigin. Hasil yang diharapkan adalah melihat adanya pengaruh resistensi terhadap kebijakan, kontradiksi dan ketegangan yang dihasilkan, serta praktik-praktik yang diperlukan untuk menyeimbangkan kebijakan.

Beberapa hal yang mencoa dikaji adalah self-determinisme: pemenuhan kebutuhan yang dilakukan komunitas lokal secara mandiri. Perlu adanya pengakuan antara pemerintah liberal yang memimpin bahwa komunitas lokal memiliki caranya sendiri dalam mengatasi sesuatu. Selain self-determinisme, resistensi juga perlu dipahami sebagai salah satu cara masyarakat untuk merespon kebijakan, bukan sebagai suatu kegagalan, tapi perlu juga dicatat serta dievaluasi untuk perencanaan di masa depan.

Pemerintahan liberal sejak awal memang tidak dibangun dari bawah: ia dikelola oleh orang-orang kulit putih perkotaan yang mencoba untuk mengatur komunitas Aborigin sehingga dapat dianggap lebih beradab. Oleh karena itu, sebagaimana yang dipahami dari pemikiran Foucault: resistensi musti dipahami sebagai suatu hal yang positif nan produktif, tidak lagi sebagai suatu kegagalan kebijakan pembangunan, dan konsep pemerintahan yang harus direkonsepsi tidak lagi sebagai suatu bentuk liberalisme yang dikembangkan dan diadaptasi.

Memerintah suatu komunitas berarti membuat mereka bertindak dan menyalurkan hasrat sesuai dengan tujuan yang dibatasi. Sayangnya, konsep pemerintahan liberal yang berjarak -pemimpin tidak berada di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat yang tidak diangkat menjadi pejabat- membuat komunitas memiliki pemerintahan yang bersifat lebih komunal. Meskipun ada strategi yang dijalankan pemrintah untuk meredam praktik-praktik resistensi, hal itu tidak membuat komunitas lokal serta-merta tunduk dan patuh.

Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan program self-determinisme. Asumsinya, pemerintah mengakui perbedaan budaya, mengakui nilai dan hak untuk memenuhi gaya hidup, serta memperbaiki keadaan sosial-ekonomi sesuai dengan cara mereka sendiri. Sayangnya, sistem pemerintahan yang disediakan oleh pemerintah pusat tidak sesuai: kebijakan modern liberal, administrasi yang impersonal (tidak terikat pada sosol tertentu), keadilan imparsial, dan hierarki meritokrat. Pada intinya, komunitas aborigin diberikan pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyelesaikan problematikanya secara mandiri, namun diharuskan untuk menerima struktur yang tidak sesuai dengan struktur sosial.

Resistensi yang dilakukan oleh komunitas lokal bukanlah suatu bentuk kegagalan dalam memahami konsep-konsep keadilan, namun merupakan pemahaman lokal yang dengan segera mampu mengembangkan konsep-konsep lokal yang lebih sesuai.

Petrol-sniffing

Salah satu kasus yang dikaji dalam hal pemerintahan adat adalah bagaimana komuitas lokal melihat dan memiliki perspektif berbeda terhadap pengendus bensin. Dalam pengetahuan kulit putih, aktifitas itu tidak boleh dilestarikan, menyebabkan kecanduan, dan dalam beberapa kasus, menimbulkan kerusakan properti. Sayangnya, komunitas aborigin memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap kebebasan individu. Hal itu diperkuat juga dengan tidak adanya teguran untuk anak-anak yang mengendus bensin. Kalaupun hal itu menyebabkan kekerasan antar-anak, maka komunitas aborigin menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar. Orang-orang dewasa yang mabuk juga sering melakukannya, dan anak-anak mencontoh hal itu.

Maka pemerintah pusat pun meluncurkan program The Marlba, yang pada intinya memberikan pendampingan pada anak-anak aborigin agar tidak lagi melanjutkan kebiasaan buruk itu. Sayangnya, banyak protes dilayangkan, untuk beberapa alasan yang tidak sesuai dengan budaya mereka, antara lain: anak-anak tidak dapat berada dalam pengawasan keluarga lain, pendamping harus menemani si anak dalam kehidupan sehari-hari, serta pendamping yang menjadi wali tidak resmi dalam ritual komunitas. 

Pada akhirnya, resistensi yang dilakukan komunitas aborigin dalam pemerintahannya secara lokal memberikan mereka ruang lebih besar untuk pemenuhan kebutuhan. Namun, pemahaman yang mendalam terkait struktur kekerabatan sosial tampaknya lebih diperlukan oleh pemerintah pusat selain menempatkan perwakilan komunitas aborigin dalam pemerintahan. Keseimbangan antara pemerintah lokal dan pusat menjadi jalan tengah untuk setiap kebijakan yang diberlakukan.

Pertanyaan

Bagaimana kebijakan pemerintah lokal dalam politik? Apakah komunitas lokal punya kesempatan untuk membalikkan dominasi kolonialisme?