Compromising Power by Tania Li: A Personal Review

Salah satu proyek pembangunan yang digaung-gaungkan dalam masa Orde Baru adalah pemukiman kembali masyarakat terasing. Tania Li berusaha melihat bagaimana proyek pemukiman kembali ini dikonsep oleh pemerintah, diekseskusi di kalangan akar-rumput, dan dipahami oleh masyarakat terasing yang menjadi objek pembangunan. Tania Li mengambil dua lokasi, yaitu Kalimantan dan Sulawesi, sebagai situs penelitian

Logika program pembangunan yang menjadi dasar: ia memberikan definisi dan ukuran, langkah-langkah perubahan, serta kriteria untuk menilai kesuksesan program. Ia juga mengajukan efek samping dari program pembangunan: yaitu depolitisasi atau melepaskan program dari kaitannya dengan politik atau kultur. Selain itu, pembangunan juga mengidentifikasi target serta membutuhkan agen sebagai perencana dan eksekutor.

Pembangunan di Indonesia tidak memiliki kosakata yang beragam. Ia kemudian diidentikkan dengan pembangunan fisik serta kebangkitan isu-isu nasionalisme, mengikuti negara-negara lain selepas Perang Dunia II. Untuk itu, pemukiman kembali masyarakat terasing ditargetkan, kepada kelompok dengan dua identifikasi: berasal dari lokasi-lokasi terasing (gunung, pulau, pesisir, dan pedalaman) atau terpencil, terpisah, dan tertutup. 

Pemukiman kembali masyarakat terasing juga tidak memiliki data yang jelas. Li menyebutkan bahwa sensus yang akurat tidak pernah tersedia. Hal itu menimbulkan kelemahan dasar pembangunan: ketidakseimbangan. Apa itu pemukiman kembali? Ia hanyalah normalisasi tubuh, subjektifitas, dan komunitas serta mendisiplinkan masyarakat. Pemukiman kembali menyediakan program-program fisik yang disebut paket modernitas.

Dalam implementasinya, pemukiman kembali masyarakat terasing sangat sederhana: mereka diberikan rumah layak huni dan dua hektar lahan pertanian yang tujuannya dikelola oleh keluarga. Praktiknya menimbulkan kesenjangan antara orang Jawa transmigran dengan masyarakat asli non-Jawa. Program ini kemudian dipertanyakan kembali oleh Li: apakah ini pemberian cuma-cuma? atau pengambilan paksa?

Pada akhirnya, berbagai kelemahan yang tercantum dalam proyek pembangunan Indonesia menghasilkan satu hal: kompromi. Pembangunan yang otoriter dikonsep dari pusat, lalu dieksekusi oleh para pegawai tingkat bawah, tapi sulit diterima oleh objek. Oleh karena itulah komprowi kekuasaan dilakukan dalam berbagai tingkat, Tujuannya tentu saja pembangunan yang berkelanjutan. Namun harus disertai dengan pemahaman yang mendasar terhadap objek yang hendak di"bangun"kan