Perubahan Sosial Madura Pasca-Pembangunan Jembatan Suramadu

Essay Tugas Ujian Akhir Semester Genap 2019

Oleh: Fariduddin Aththar (185110800111020)

Pembangunan Jembatan Suramadu

            Pembangunan adalah kunci perkembangan suatu negara. Indonesia, yang akan menginjak ulang tahunnya yang ke-74 pada 17 Agustus tahun ini, masih digolongkan sebagai negara berkembang. Padahal, jika melihat fakta lapangan, negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hanya saja, sumber daya itu tidak diimbangi dengan teknologi pengolahan dan pendistribusian yang baik. Hingga saat ini, pembangunan ekonomi masih belum merata dan masih tersentralisasi di sekitar Jakarta dan Pulau Jawa. Salah satu cara untuk memeratakan perekonomian adalah dengan pembangunan infrastrukutur yang memadai. Khususnya, pada daerah di luar jawa dengan potensi perekonomian yang besar.

            Salah satu wilayah di luar Pulau Jawa adalah Pulau Madura. Secara administratif, Pulau Madura masuk pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Meski berada di luar Pulau Jawa, potensi ekonomi Pulau Madura terbilang cukup besar: daerah Bangkalan dengan gunung kapur, pertanian garam di pesisir, hasil laut yang melimpah di kepulauan Sumenep, pariwisata berbasis pantai dan gua tersebar di seluruh pulau, dan peternakan sapi di Pulau Sapudi. Oleh karena itulah, demi membuka pintu pereknomian di Pulau Madura, maka digagaslah pembangunan jembatan yang bisa menyambungkan Pulau Jawa dan Madura agar distribusi sumber daya berjalan lebih lancar.

            Pembangunan Jembatan Suramadu sendiri telah direncanakan sejak masa pemerintahan presiden pertama, Ir. Soekarno oleh Prof. Dr. Sedyatmo dari ITB. Tidak hanya Madura, pembangunan jembatan bahkan direncanakan untuk menyambung tiga pulau: Sumatera, Jawa, dan Bali. Sayangnya, setelah Soekarno lengser, usulan itu tersendat dan baru sampai di meja Soeharto, sebagai presiden pada masa Orde Baru, pada Juli 1986. Menindaklanjuti kajian tersebut, maka Pada 14 Desember 1990, proyek pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) dikukuhkan sebagai proyek nasional lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1990. Hingga april 995, pemeeintah masih menggandeng Jepang sebagai rekanan untuk proyek tersebut. Hingga terjadilah krisis eknonomi yang menurunkan kurs rupiah hingga ke titik terndahnya pada 1997. Presiden Soeharto pun mau tidak mau terpaksa menangguhkan pembangunan Jembatan Suramadu bersama 74 proyek nasional lainnya melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1997.

Pada masa reformasi, kekuasaan pusat yang melemah memunculkan adanya desentralisasi melalui UU Nomor 22/1999: Pemprov Jawa Timur pun mengambil alih proyek Suramadu. Pada 14 Januari 2002, Gubernur Imam Utomo mensosialisaikan proyek ini di hadapan alim ulama dan tokoh Madura di Pamekasan. Secara resmi, pembangunan dilanjutkan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, yang turut serta menekan sirine tanda dimulainya proyek ini. Proyek ini bekerjasama dengan konsorsium Cina, Communication Construction Group, yang ditunjuk pada 2004 untuk mengebutnya dengan dana Rp. 2,8 Triliun. Meski ditargetkan rampung di tahun 2006, nyatanya proyek Suramadu baru selesai pada 2009 dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni. Persemiannya sendiri dihadiri oleh 14 gubernur, dengan dana total pembangunan mencapai Rp. 5 Triliun. Jembatan terpanjang di Indonesia ini (5,4 kilometer) direncanakan dapat beratahan hingga 100 tahun (Firman, 2018).

Dinamika Perubahan

Salah satu daerah yang terkena dampak dari pembangunan Jembatan Suramadu adalah Desa Sukolilo Barat. Dalam skripsi yang disusun oleh Sulaisiyah (Sulaisiyah, 2017) dinyatakan bahwasanya ada beberapa perubahan yang tampak dalam struktur dan kultur masyarakat pedesaan, antara lain: kemudahan akses perekonomian, hilangnya lahan pertanian akibat pembebasan lahan, penghasilan laut masyarakat nelayan menurun akibat pemasangan pancang selama proses pembangunan, dan meningkatnya kegiatan ekonomi di pintu (labang) Pulau Madura. Pemerintahan desa juga berkembang, yang dibuktikan dengan semakin diserapnya sumber daya lokal untuk memenuhi jabatan atau posisi yang beragam. Jembatan Suramadu juga memberi kemudahan akses para pemuda untuk merantau, yang kemudian menyumbangkan hasil kehidupannya untuk mengembangkan desa.

Dalam hal mata pencaharian, pada mulanya penduduk Desa Sukolilo Barat hanya memiliki dua sumber, yaitu dari tanah pertanian dan melaut. Masyarakat pertanian berada di Dusun Bara’ Lorong, sedangkan masyarakat nelayan berada di Dusun Jarat Lanjang. Sejak Jembatan Suramadu dibangun, banyak lahan pertanian yang berkurang sehingga semakin sedikit pula masyarakat yang bertani. Kemudahan akses juga membuka berbagai peluang mata pencaharian lain: berdagang dengan membuka warung atau lapak di sekitar pintu Suramadu, mencari proyek seperti konstruksi di Surabaya, perkebunan sawit di Kalimantan, atau TKI di Malaysia, serta berbagai mata pencaharian lain yang muncul dari pembangunan Suramadu.

Secara sturuktural, masyarakat Desa Sukolilo Barat memiliki lapisannya sendiri yang berdasarkan pada aspek kekeluargaan dan pendalaman spiritual. Guru agama seperti kyai atau klebun mendapat posisi khusus yang selalu didengar pendapatnya. Dengan adanya kemudahan akses yang berujung pada meningkatnya kekayaan material. Akhirnya, penduduk dengan kekayaan terteentu mulai mendapat penghormatan berdasar pada status dan posisinya dalam masyarakat. Oleh karena itulah, penghormatan masyarakat terhadap individu dengan harta atau kepada tanah meningkat.

Salah satu peran Jembatan Suramadu dalam masyarakat adalah memudahkan orang Madura yang memang memiliki jiwa perantau untuk bermigrasi ke tanah Jawa. Hal itu berpengaruh pada interaksi sosial: kontak dan komunikasi antar anggota keluarga berkurang, keakraban antar anggota masyarakat menurun, serta partisipasi dan berkumpulnya masyarakat hanya pada saat-saat tertentu seperti pengajian, gotong royong kebersihan, dan momen 17 Agustus. Integrasi dan kohesi sosial yang seharusnya menjadi inti dan cita-cita suatu masyarakat akhirnya berganti dengan kesenjangan sosial. Hal itu dicirikan dengan kecemburuan antar dusun atau kampong dan rasa iri terhadap salah satu golongan yang diwakili oleh pemerintah.

Berdasar teori Koentjaraningrat, kebudayaan dalam suatu masyarakat memiliki tujuh unsur. Menurut Sulistiyah, perubahan sistem budaya dalam masyarakat Desa Sukolilo Barat dapat dilihat dari empat unsur saja, yaitu: perubahan pola mata pencaharian, sistem religi, sistem ilmu pengetahuan, dan sistem teknologi peralatan. Pola mata pencaharian ditandai dengan diferensiasi profesi yang menuju perdagangan, pariwisata, dan jasa yang mengimitasi gaya hidup kota. Meski mayoritas masih mengelola tanah pertanian, tetapi sudah banyak masyarakat yang beralih profesi. Dari sistem religi, disebutkan bahwa generasi muda di Madura sudah mulai meninggalkan ketaatan terhadap Tuhan yang ditandai dengan minimnya kehadiran di pengajian, sepinya musholla, surau, dan masjid meskipun tetap mengadiri sekolah diniyah sore yang bersifat wajib dari orang tua.

Dari sistem ilmu pengetahuan, perubahan yang tampak adalah munculnya kesadaran terhadap pendidikan formal, yang kemudian membuat standar pendidika meningkat hingga jenjang SMA. Dari sistem teknologi, kehadiran Jembatan Suramadu mempermudah masyarakat dalam menerima barang elektronik maupun transfer teknologi lainnya. Setiap unsur budaya saling memengaruhi satu sama lain yang kemudian merubah keadaan sosial masyarakat, baik secara sturuktural, maupun kultural.

Hal yang sama diamini pula oleh Ainul Yakin yang menerangkan bahwa sejak Jembatan Suramadu dibangun, perubahan kesejahteraan mulai tampak timpang. Hal itu ditandai dengan menurunnya pendapatan petani dan nelayan, sedangkan bagi pengusaha dan pedagang kaki lima (PKL) ada peningkatan pendapatan (Yakin). Selain itu, meski masyarakat Kecamatan Labang, yang merupakan pintu masuk Pulau Madura melalui Jembatan Suramadu, telah mendapat berbagai fasilitas dan prasarana kesehatan, pendidikan, dan keamanan, tetapi masih ada satu sector yang masih kurang mendapat perhatian: lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat memperluas lapangan pekerjaan secara umum dan mengadakan pelatihan kerja agar SDM yang melimpah dapat dimaksimalkan.

Membangun Madura: Sebuah Rancangan Konstruktif

Tak dapat dipungkiri lagi bahwasanya Indonesia berada dalam kondisi yang timpang: ekonomi yang tak menentu, keaamanan sosial yang tidak stabil, kondisi politik yang selalu memanas, dan gesekan antar golongan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah mencoba berbagai cara untuk menjaga stabilitas nasional dari ancaman internal maupun eksternal. Oleh karena itulah, masyarakat juga turut serta dengan cara memberikan ide, opini, dan gagasan yang akan mempengaruhi kebijakan dan peraturan pemerintah.

Salah satu gagasan konstruktif itu ditulis oleh Abdurrahman bahwasanya untuk membangun Madura, ada setidaknya sepuluh poin yang perlu direalisasikan, yaitu: pengembangan SDM, revisi Tata Ruang yang menjadikan Madura sebagai prioritas jangka pendek dan menengah, perencanaan terpadu dalam pengembangan sumber daya alam, penyusunan perda dan SK yang memberi legitimasi hukum, rencana aksi untuk Badan Pengembangan Wilayah Suramadu yang selama ini tugas dan fungsinya masih tumpang-tindih dengan pemerintah daerah, program kondusivitas iklim investasi, pembangunan berwawasan lingkungan, penemuan dan penghasilan energy baru, penataan dan pelestarian sosial budaya, dan revitalisasi sector agro klompeks (Abdurrahman, 2009).

Sayangnya, sebagaimana yang dapat direview dari tulisan Abdurrahman, masih banyak masyarakat yang menganggap kunci pembangunan sosial ekonomi adalah dengan berfokus pada pembangunan materiil saja. Padahal, jika melihat dinamika perubahan yang banyak terjadi, konstruksi budaya juga perlu dibina agar masyarakat tidak kehilangan identitas lokal dan nasionalnya.

Dampak Perubahan: Positif atau Negatif?

            Pembangunan Suramadu adalah sebuah keniscayaan. Ia merupakan bentuk kewajiban, tak hanya pemerintah yang ingin mengeksplorasi potensi ekonomi di Pulau Madura, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Madura yang ingin meningkatkan taraf hidup tanpa harus bergantung pada pertanian atau perikanan laut, dan ladang garam saja. Berbagai mata pencaharian muncul satu demi satu, yang disertai peningkatan lapangan pekerjaan di berbagai lini. Di sisi ekonomi, ini merupakan bentuk positif yang dapat diambil buahnya baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

            Sayangnya, konsentrasi pada pembangunan ekonomi memiliki dampak sosial tersendiri. Kapitalisme, dengan perputaran uang yang paling besar di kalangan kaya saja, menghasilkan ketimpangan ekonomi. Migrasi masyarakat Madura menghasilkan kurangnya integrasi dan kohesi sosial. Dampaknya yang nyata selalu dicoba untuk dikurangi oleh masyarakat: pengajian agama dan kerja sosial menjadi agenda utama untuk mempersatukan kembali masyarkat lokal. Tidak hanya antar anggota masyarakat, ketegangan antar kelompok masyarakat juga menjadi dampak dari pembangunan Suramadu: semua warga berlomba-lomba mengklaim lahan untuk berdagang. Pemerintah selalu menjadi solusi bagi mediasi, tapi terkadang pemerintah juga turut memperburuk kondusivitas. Oleh karena itu, aspek sosial dari pembangunan yang selalu berdampak langsung pada masyarakat tidak boleh menjadi prioritas nomor dua dan dipandang sebelah mata.

            Secara umum, aspek positif dan negatif dalam sosial ekonomi masyarakat Madura selalu berimbang. Hanya saja, fokus pemerintah yang tidak berimbang harus menjadi permasalahan yang tersendiri: untuk apa ekonomi meningkat jika masyarakat tidak terintegrasi dan berpadu? Oleh karena itu, pemerintah butuh pengawalan dan pengawasan yang intensif agar pembangunan berjalan dengan baik, tak hanya dalam infrastruktur yang menunjang perekonomian, melainkan juga sosial-budaya masyarakat sekitar lokasi pembangunan.

Bibliography

Abdurrahman. (2009). Analisa Sosial dan Pembangunan Madura Pasca Suramadu. KARSA, Vol. XVI No.2, 75-86.

Firman, T. (2018, June 10). 10 Juni 2009 Berdirinya Jembatan Suramadu, Penyambung Jawa dan Madura. Retrieved May 14, 2019, from Tirto.id: https://tirto.id/berdirinya-jembatan-suramadu-penyambung-jawa-dan-madura-cLK7.

Sulaisiyah. (2017). Hubungan Perubahan Sosial Pasca Pembangunan Infrastruktur Jembatan Suramadu dengan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan: Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Bogor: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.

Yakin, A. (n.d.). Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Labang. Kebijakan dan Manajemen Publik, 1-4.